Data Ufix

Just another WordPress.com weblog

IMPLEMENTASI KONSEP MBS DI SEKOLAH

ARTIKEL

 

 

IMPLEMENTASI KONSEP

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

DI SEKOLAH

 

 

 

 

 

 

O l e h  :

 Taufik Hidayat (NIM. 0805136149)

Program Studi : Manajemen Pendidikan

 

PASCA SARJANA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2008

 

 ABSTRAK                Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (depdiknas) beberapa tahun terakhir menyusul hasil penilaian internasional, seperti PISA 2003 (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Sciences Study), yang menempatkan Indonesia pada posisi buntut dalam hal mutu pendidikan.               Setidaknya ada empat kebijakan strategis yang bisa dilakukan. Pertama, perlunya dilakukan semacam ujian nasional bagi semua guru dari tingkat SD sampai SMA. Kedua, perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Ketiga, sebagai jangka panjang, perlu dilakukan strategi untuk mencari bibit unggul dalam profesi keguruan. Keempat, pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keguruan di tanah air, terutama dari segi rekruitmen mahasiswanya, sehingga jaminan kualitasnya semakin unggul dan bisa dipertanggungjawabkan.               Pada tahun 1980-an, telah diujicobakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Akhir-akhir ini, kita mencoba pendekatan model pembelajaran “joyful learning” atau yang lebih dikenal dengan model pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Efektif dan Menyenangkan). Dari berbagai pengalaman yang amat berharga tersebut, dapat disimpulkan bahwa apapun konsep yang diterapkan di sekolah akan sangat bergantung kepada sekolah dan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di sekolah. Itulah sebabnya, maka kebijakan dan program yang sedang dan akan diluncurkan harus dimulai melalui upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat sebagai pemilik dan ujung tombak pendidikan.               Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS ini berlandaskan pada asumsi bahwa sekolah/madrasah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah bersama guru, orangtua siswa dan masyarakat setempat diberi kewenangan yang cukup besar untuk mengelola kegiatannya sendiri. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pembinaan, baik dalam hal keuangan maupun pembelajaran secara umum. Bukankah upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan akumulasi dari upaya peningkatan mutu pembelajaran di tingkat sekolah.               Tujuan program Manajemen Berbasis Sekolah adalah (1) mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah/mejelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah, (2) mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah/majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat, (3) mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah.  Kata Kunci : Ujian Nasional, Kurikulum, MBS, inovasi, PAKEM

 

 

I. PENDAHULUAN

 

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (depdiknas) beberapa tahun terakhir menyusul hasil penilaian internasional, seperti PISA 2003 (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Sciences Study), yang menempatkan Indonesia pada posisi buntut dalam hal mutu pendidikan. Lebih dari itu, laporan terkini dari UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 juga masih menempatkan Indonesia pada ranking ke-108 dari 177 negara, jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (34), dan Malaysia (61).Berbagai terobosan dan kebijakan penting telah diambil oleh depdiknas dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu sejalan dengan komitmen yang digariskan oleh UNESCO melalui program Education for All (EFA).

Ujian Nasional (UN) yang belum lama ini kembali digelar oleh depdiknas dan kebijakan perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke KBK, dari KBK ke KTSP adalah bagian penting dari terobosan penting itu. Sejauhmana kebijakan-kebijakan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan?Alih-alih menjadi strategi peningkatan mutu pendidikan, kebijakan UN sesungguhnya telah mengaburkan hakikat pendidikan bermutu. Parameter kebermutuan pendidikan tidak lagi didasarkan pada kebermaknaan individu dalam berperan di dalam kehidupan masyarakat, melainkan melulu didasarkan pada sejauhmana peserta didik mampu mensiasati sederetan soal dalam UN.Lebih dari itu, kebijakan UN tidak lagi berpihak pada kepentingan siswa, tetapi lebih banyak mendukung kepentingan kekuasaan. Hasil UN setidaknya bisa menjadi alat legitimasi pemerintah untuk mengklaim peningkatan mutu pendidikan yang pada gilirannya bisa menjadi nilai tawar tersendiri bagi pemerintah di mata dunia internasional. Di sinilah, makna kualitas pendidikan telah dimonopoli sedemikian rupa oleh kepentingan pemerintah dan bahkan kepentingan global.

Penerapan UN sebagai salah satu resep peningkatan mutu pendidikan mencerminkan sebuah kebijakan yang tidak didasarkan pada akar persoalan pendidikan yang sebenarnya. Problem utama merosotnya mutu pendidikan sebenarnya tidak disebabkan oleh lemahnya sistem evaluasi dan kurikulum, melainkan terletak pada rendahnya kualitas guru secara umum dan tidak meratanya persebaran guru-guru profesional.Menurut laporan Balitbang Depdiknas, misalnya, hanya sekitar 30 persen dari keseluruhan guru tingkat SD di Indonesia yang mempunyai kualifikasi untuk mengajar.

Hal yang sama juga terjadi di satuan pendidikan menengah, terutama di lingkungan madrasah. Data Departemen Agama (2006) menyebutkan bahwa sekitar 60% guru madrasah tidak mempunyai kualifikasi mengajar. Inilah sebenarnya akar persoalan pendidikan kita.Namun, seperti yang kita lihat, selama ini kebijakan pemerintah dalam upaya perbaikan mutu pendidikan belum sepenuhnya didasarkan pada akar persoalan di atas. Malah, pemerintah cenderung sibuk dengan kebijakan “salah resep”, seperti penerapan UN dan perubahan kurikulum yang sebenarnya belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Terkait dengan kebijakan perubahan kurikulum, penting dicatat bahwa inovasi kurikulum tanpa didukung oleh ketersediaan guru yang mumpuni yang notabene sebagai agen pelaksana kurikulum di kelas malah hanya akan semakin membuat runyam mutu pendidikan. Padahal kalau kita mau belajar dari keberhasilan model pendidikan Finlandia yang berdasarkan laporan PISA 2000 dan 2003 menempatkan negara welfare state itu pada ranking pertama dalam hal ketercapaian kompetensi aplikatif siswa berumur 15 tahun dalam bidang literasi dan numerasi, justru faktor inovasi kurikulum, sebagaimana dikatakan Simola (2005), tidak berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Finlandia. Ketersediaan guru yang kompeten lah sebenarnya yang merupakan kunci sukses pendidikan di negara tersebut.

 

 

II. APA YANG HARUS DILAKUKAN

 

Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional? Setidaknya ada empat kebijakan strategis yang bisa dilakukan. Pertama, perlunya dilakukan semacam ujian nasional bagi semua guru dari tingkat SD sampai SMA. UN guru ini digunakan sebagai langkah pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program ini juga penting sebagai upaya melihat sejauhmana persebaran guru-guru yang benar-benar kompeten di bidangnya. Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sebagai implementasi UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen sesungguhnya bisa diarahkan pada tujuan di atas. Namun sayangnya, kebijakan tersebut terkesan terlalu akomodatif terhadap tarik ulur kepentingan politis. Semestinya kebijakan tersebut harus benar-benar diarahkan pada upaya menjaring bibit-bibit guru profesional, bukan sekedar untuk balas budi terhadap lamanya pengabdian para guru senior . Kedua, perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (effective schools) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan baik dari sisi ekonomi maupun karier yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antara urban schools dengan rural schools. Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pinggiran tersebut, misalnya, dengan ditambahkannya insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi sistem pembinaan karier model militer, di mana kader-kader terbaik harus ditempa terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (contexts of stringency). Ketiga, sebagai jangka panjang, perlu dilakukan strategi untuk mencari bibit unggul dalam profesi keguruan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengakuan dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, sehingga hal ini bisa memikat para lulusan terbaik dari SMA untuk melanjutkan ke program keguruan. Keberhasilan pendidikan Finlandia, sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa dilepaskan dari faktor ini. Simola (2005) mensinyalir bahwa program keguruan di Finlandia termasuk jurusan paling diminati oleh para lulusan terbaik SMA, sehingga wajar jika kebanyakan guru Finlandia merupakan bibit unggul yang berkualitas. Keempat, pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keguruan di tanah air, terutama dari segi rekruitmen mahasiswanya, sehingga jaminan kualitasnya semakin unggul dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kebijakan-kebijakan strategis di atas seharusnya menjadi pijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan nasional. Meskipun strategi-strategi itu hasilnya tidak bisa langsung kelihatan, tapi itu akan lebih efektif daripada strategi penerapan kebijakan UN yang terkesan hanya mengambil jalan pintas peningkatan mutu pendidikan yang hasilnya pun masih diragukan banyak pihak.

 III. UPAYA PEMERINTAH                UPAYA peningkatan Mutu Pendidikan Dasar yang ditandai dengan dikeluarkannya INPRES Nomor 5 Tahun 1994 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, telah banyak memperlihatkan hasil yang positif. Namun hasil itu banyak pula mengalami penurunan karena krisis ekonomi yang diikuti oleh crisis multidimensional yang melanda dunia dan negara kita. Krisis tersebut secara umum telah mengganggu pelaksanaan sistem pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan. Untuk menata kembali sistem pemerintahan, telah dilakukan perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.               Perubahan sistem pemerintahan ini telah menggeser hak dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pusat ke lini terdepan pendidikan, yakni sekolah dan masyarakat. Implementasi penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kepada sekolah dan masyarakat ini diwujudkan melalui penerapan konsep manajemen berbasis sekolah (school-based management) dengan titik berat Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan partisipasi masyarakat (Community Based Participation) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.  IV. BEBERAPA MODEL                 Upaya peningkatan mutu pendidikan sudah bukan merupakan upaya baru dan memang seharusnya menjadi komitmen semua pihak. Upaya ini telah ditempuh melalui berbagai model. Pada tahun 1980-an, telah diujicobakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Akhir-akhir ini, kita mencoba pendekatan model pembelajaran “joyful learning” atau yang lebih dikenal dengan model pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Efektif dan Menyenangkan). Dari berbagai pengalaman yang amat berharga tersebut, dapat disimpulkan bahwa apapun konsep yang diterapkan di sekolah akan sangat bergantung kepada sekolah dan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di sekolah. Itulah sebabnya, maka kebijakan dan program yang sedang dan akan diluncurkan harus dimulai melalui upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat sebagai pemilik dan ujung tombak pendidikan.                Program “Bantuan Operasional untuk Manajemen Mutu (BOMM)” yang telah diluncurkan sejak tahun 1999 merupakan langkah maju untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada sekolah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Program seperti ini sudah seharusnya ditindaklanjuti dan dikembangkan melalui program-program lainnya dengan menggunakan sumber dana dari pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Program-program peningkatan mutu pendidikan dengan model sebagaimana disebutkan di atas juga telah dilaksanakan, antara lain melalui kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Imbal Swadaya (BIS) yang digunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB), Program School Grant, Program Retrival, dll. Pelaksanaan program ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, yang sebagian dananya antara lain berasal dari APBN, hutang Pemerintah RI dengan pihak luar negeri yaitu negara-negara pemberi pinjaman.  V. PENDEKATAN MBS               Banyak manfaat yang telah dapat dirasakan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah yang secara langsung menjadi sasaran pelaksanaan. Hal ini karena dalam melaksanakan program-program ini diterapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses pelaporan dan umpan baliknya. Dengan kata lain program-program yang dilaksanakan menganut prinsip-prinsip demokratis, transparan, profesional dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program ini para pengelola pendidikan di sekolah termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Disinilah proses pembelajaran itu berlangsung dan semua pihak saling memberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas, dikelola langsung oleh Komite Sekolah/Majelis Madrasah sebagai langkah awal aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).                Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS ini berlandaskan pada asumsi bahwa sekolah/madrasah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah bersama guru, orangtua siswa dan masyarakat setempat diberi kewenangan yang cukup besar untuk mengelola kegiatannya sendiri. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pembinaan, baik dalam hal keuangan maupun pembelajaran secara umum. Bukankah upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan akumulasi dari upaya peningkatan mutu pembelajaran di tingkat sekolah ?               Oleh karena itu sudah saatnya sekolah diberikan kewenangan bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisir kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Untuk melaksanakan hal ini memang diperlukan perubahan yang sangat mendasar, terlebih dahulu adalah merubah paradigma atau cara pandang yang dimiliki para pemegang kebijakan, pembina dan pelaksana pendidikan.                Tujuan program ini sebagaimana tujuan dari program Manajemen Berbasis Sekolah adalah (1) mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah/mejelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah, (2) mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah/majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat, (3) mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Strategi pengelolaan program dengan menggunakan pendekatan ini dapat ditempuh antara lain dengan langkah-langkah sbb : a)  Memberdayakan komite sekolah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu       pembelajaran di sekolah b)  Unsur pemerintah Kab/Kota dalam hal ini instansi yang terkait antara lain      Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kab/Kota, Departemen Agama (yang

TAUFIK HIDAYAT                                   

     menangani pendidikan MI, MTs dan MA), Dewan Pendidikan Kab/Kota terutama       membantu dalam mengkoordinasikan dan membuat jaringan kerja (akses) ke      dalam siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dalam      bidang pendidikan. c)  Memberdayakan tenaga kependidikan, baik tenaga pengajar (guru), kepala      sekolah, petugas bimbingan dan penyuluhan (BP) maupun staf kantor,      pejabat- pejabat ditingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang Manajemen      Berbasis Sekolah, pembelajaran yang bermutu dan peran serta masyarakat. d)  Mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah,        guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran e)  Melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap          pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala      dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi/pemecahan      masalah yang diperlukan. f)  Mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk      peningkatan mutu pembelajaran, Rehabilitasi/Pembangunan sarana dan prasarana      Pendidikan, dengan membentuk Tim yang sifatnya khusus untuk menangani dan      sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan terhadap Tim bentukan sebagai      pelaksana kegiatan tersebut.                Model pelaksanaan program yang telah dikembangkan ini, untuk tahun-tahun mendatang, sudah seharusnya mulai diupayakan untuk ditindaklanjuti. Hal ini mengingat pelaksanaan program dengan pendekatan ini telah mampu menumbuhkan semangat dan motivasi untuk menstimulasi unsur masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memberdayakan semua komponen yang ada di sekolah. Aspek partisipasi masyarakat ini pulalah yang menjadi bagian terpenting untuk membina kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan. Hal ini juga telah tercantum dan terumus jelas dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bukankah kita semua berharap bahwa wajah pendidikan kita ke depan akan semakin cerah dan semarak ? Maka sudah saatnya kita mengembalikan kewenangan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan pendidikan dan pembelajaran itu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak pemerintah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.                   

 

 

TAUFIK HIDAYAT                                   

 

Mei 18, 2008 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: